Pengamat Politik UB Wawan Sobari Waspadai Timses RT/RW Lakukan Politik Uang

HARIANMALANG.COM – Pengamat Politik yang juga Dosen Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari S.IP., MA., Ph.D. mengimbau masyarakat mewaspadai tim sukses (Timses) tingkat RT/RW melakukan politik uang.

“Saya analisa praktik politik uang memanfaatkan masa tenang. Seringkali  tim sukses (Timses) tingkat RT/RW berperan penting dalam melakukan politik uang,” ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Minggu (24/11)

Menurut Wawan, modus praktik politik uang saat masa tenang, diberikan langsung namun jumlahnya kecil. Hal itu dilakukan untuk menghindari deteksi dan memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat​.

Penyaluran melalui jejaring informal, seperti relawan, tokoh masyarakat, atau kepala desa, mendistribusikan uang atau barang secara masif.

“Biasanya Timses tingkat RT/RW sering  dimanfaatkan untuk memperluas distribusi​. Bantuan berupa sembako atau kebutuhan sehari-hari disalurkan melalui tokoh lokal atau komunitas​,” jelasnya.

Menurut Wawan, berdasarkan analisis yang berdasarkan 23 jurnal mengenai politik uang dalam pilkada dan laporan hasil survei berjudul ‘Peta Elektoral Pilkada Kota  Malang dari Lembaga Survei Indonesia’, kandidat memanfaatkan program bantuan sosial pemerintah sebagai sarana untuk menyisipkan agenda politik​ sangat dimungkinkan terjadi.

“Jika dilihat dari beberapa kasus, program bantuan sosial bisa dijadikan sarana menyisipkan agenda politik, diimana kegiatan simbolis seperti doa bersama atau pemberian sumbangan amal, sering digunakan untuk mengalihkan perhatian dari maksud sebenarnya​. Modus-modus ini menunjukkan bahwa praktik politik uang sudah beradaptasi dengan sistem pengawasan Pemilu,” jelasnya.

Wawan menjelaskan, pola ini merefleksikan tingginya kebutuhan akan strategi pencegahan berbasis intelijen, yang dapat mengidentifikasi jaringan distribusi dan memutus rantainya sebelum pelaksanaan.

“Solusi dari politik uang di masa tenang, melalui deteksi anomali dalam distribusi sumber daya atau komunikasi politik bisa menjadi pendekatan inovatif. Selain itu, transparansi dana kampanye harus diintegrasikan dengan audit yang lebih ketat untuk menghindari penggunaan dana ilegal,” tukasnya.***